Anita Noeringhati Kader Golkar Sumsel bersama Ormas dan Mahasiswa Menolak Omnibus Law

Berita Haluan.com–PALEMBANG. Aliansi Ampera bergerak di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan unjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Sumsel. Mereka menolak rancangan undang-undang Omnibus Law. Aliansi ini tergabung dari elemen Ormas Walhi Sumsel, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Badan Eksekutif Mahasiswa se-Sumsel, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), BEM Unsri, BEM Univ PGRI, BEM UIGM, BEM Siti Khodijah, BEM Polsri, BEM Binus, BEM Univ Taman Siswa. Senin, 16/3/2020

Jabar Kala Lanang selaku koordinator aksi, dalam orasinya “Omnibus Law harus ditolak karena tidak berpihak kepada rakyat, hanya untuk kepentingan investor”. Dalam pembahasannya terkesan tidak transparan dan terburu-buru, tidak melibatkan akademisi, aktivis buruh, tidak mengajak aktivis lingkungan.

Omnibus Law menciderai semangat reformasi, akan banyak kewenangan daerah diambil alih oleh pemerintah Pusat. Belum lagi di dalam rancangan itu, banyak pasal yang berpihak pada investor yang akan berujung pada longgarnya ijin pembukaan lahan dan merusak lingkungan bentang alam. Ujar Jabar dalam penjelasannya

“Jangan sampai Omnibus Law disah hanya untuk memenuhi sahwat para pemodal dan memperbudak kaum buruh di negeri sendiri, dengan dihilangkannya UMR, bebasnya tenaga kerja asing untuk menguasai negeri ini” Tegas Jabar Kala Lanang

Anita Noeringhati kader Partai Golkar yang juga ketua DPRD Provinsi Sumsel menyambut kehadiran para pendemo “Saya juga menolak Omnibus Law, saya sependapat dengan aspirasi para demonstran dan akan sampaikan kepada ketua DPR RI dan Presiden RI”

Lebih lanjut Anita menegaskan “saya menolak Omnibus Law bukan hanya secara lisan, namun saya menandatangani tuntutan para pendemo di atas Materai 6.000 untuk disampaikan kepada Ketua DPR RI di Jakarta” Tutup Anita (**AS)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *