Tanggulangi asap pasca kemarau di Sumsel

Hilmin, S.Pd.I.,M.Pd.I

Peneliti Lingkar Publik Independent (LPI)

BeritaHaluan.PALEMBANG – Indonesia menjadi langganan rutin menerima bencana kabut asap terkhusus pulfau Kalimantan dan Sumatera. Nyaris setiap tahunan semua lapisan masyarakat dari rakyat biasa sampai penguasa membahas lahan terbakar yang menimbulkan asap merusak udara, issu ini sampai menjadi persoalan dunia internasional. Betapa tidak, Negara jiran  Malaysia, Singapura bahkan sampai Australia menyampaikan perotes terhadap kiriman asap dari Indonesia.

Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, mengutip dari pemberitaan media online cnnindonesia.com pada tanggal Kamis, 12/09/2019. Total penderita ISPA sejak pekan pertama Agustus hingga pekan pertama September yakni 32.815 penderita. Sebanyak 14.702 atau 44,80 persen merupakan bayi berusia di bawah 5 tahun. Belum lagi dampak dari kebakaran lahan punahnya ekosistem yang ada di hutan dan rawah gambut serta terganggunya system perekonomian dan transportasi udara.

Pemeritah sudah melakukan upaya pemadaman kebakaran lahan, dengan menggerakkan aparat pemerintahan kementerian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pemprov, Pemkab Kepolisian RI dan Tentara Republik Indonesia (TNI) namun api dipadamkan dari satu titik, muncul lagi pada titik yang lain. Sehingga tidak sedikit menerjunkan alat pemadam kebakaran mobil sampai helicopter pembom air namun kalah banyak dari titik api sehingga tidak menyelesaikan secara tuntas dan berkesinambungan.   

Lalu apa solusi yang dihadirkan? 

Segenap warga negara dan pemerintah harus andil dalam mengurai dan menyelesaikan masalah bencana asap tahunan.

Pertama, Negara punya kekuasan dan kewenangan dalam mebuat regulasi yang dapat diterjemahkan dalam sistem penanganan bencana. Tanpa ada regulasi yang kuat dan aplikatif tidak akan dapat tertanggulangi dengan baik setiap masalah. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota seyogyanya lebih mengetahui secara detail dan rinci permasalahan kebakaran lahan dan gambut di masing-masing daerah. Namun sementara ini, tampaknya belum terlalu serius dan perhatian utama dalam membuat Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada)  atau melaksanakan regulasi kebakaran hutan dan rawa gambut. Sehingga belum tampak penyelesaian secara sistematis dengan melibatkan peranan masing-masing penyelenggara pemerintahan dari Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Lurah/ Kepala Desa, Ketua RT/RW sampai tokoh masyarakat. Pentingnya regulasi sebagai keranga kinerja yang dapat diukur secara yuridis formal yang menjadi payung hukum dalam menangkal serta menanggulangi kebakaran lahan baik hutan maupun gambut. 

Kedua, hutan dan lahan gambut sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Masyarakat diberikan edukasi secara utuh tentang penting menggelola lahan perkebunan dengan tidak membakar hutan secara sembarangan, tentu melakukan pendidikan terhadap masyarakat bukan perkara muda. Membutuhkan perencanaan yang mateng, waktu yang cukup panjang dan melibatkan seluruh unsur masyarakat dari penggiat linkungan LSM, sekolah, Lembaga fomal dan no formal. Jadi pendidikan tidak hanya memberikan ceramah di musim kemarau saja. Lebih dari itu, pemerintah Kabupan/Kota harus menyelenggarakan sistem pendidikan yang terintegrasi dengan program pemerintah yang dapat dipertanggung jawabkan secara kelembagaan dan pendanaan secara baik, agar dapat diukur serta dievaluasi ketercapaian atau output dari program pendidikan bencana kebakaran.

Ketiga, Pendekatan motif ekonomi budaya menjadi penting, dalam menanggulangi bencana kebakaran hutan dan gambut. Masih dalam perdebatan yang cukup alot ada yang berpendapat kebakaran hutan dan rawa gambut dikarenakan banyaknya perusahaan yang mengantongi izin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang mencapai ribuan hektar, tetapi tidak terlalu memperhatikan Analisis Dampak Lingkungan. Dilain pendapat, ada juga yang menyatakan faktor penyumbang asap adalah terbakar atau dibakar dengan sengaja oleh masyarakata untuk membuka lahan perorangan untuk perkebunan. Perusahahan dalam membuka lahan perkebunan tentu juga menjadi faktor utama dalam menjaga, melestarikan dan memberikan upaya nyata, dalam melakukan promotif dan preventif terhadap kebakaran lahan. Perusahaan dengan tanggung jawab bina lingkungan menaggung kewajiban untuk memberikan pembinaan dengan masyarakat sekitar. Selanjutnya masyarakat dengan tradisi dan budaya berladang dan berkebun tidak bisa lepas dari akar kehidupannya, tinggal lagi peran pemerintah yang berkerjasama dengan pihak swasta yang telah diberikan izin HGU membantu masyarakat agar dapat membuka lahan yang tidak lagi konvensional dengan cara membakar lahan. Tentu ini menjadi soslusi yang tepat jika pihak swasta dan pemerintah membuat keterikatan dalam komitmen yang sama. Lebih dari itu, pendekatan budaya dengan adanya hutan adat dan hutan lindung yang disepakati oleh masyarakat tetap dijaga dan diperkuat dengan peraturan di masing-masing tingakatan pemerintah, katakalah desa membuat peraturan desa (Perdes) serta memberikan aspek manafaat ekonomi masyarakat.     

Keempat. Sinergisitas antar lembaga negara diperlukan kerja sistem dan peranan yang jelas. Kebakaran lahan merupakan persolan hilir dari ujung masalah bencana asap. Akan tetapi hutan dan lahan gambut adalah persoalan yang panjang jika diurai dari hulunya, tentu menanggulangi jalan panjang kebakaran hutan melibatkan satu kesatuan sistem yang terlibat secara bersinergi katakanlah kementrian kehutanan, Badan Restorasi Gambut (BRG), Kepala Daerah sampai ke jajaran pemerintahan yang mengurus soal teknis bekerja secara terukur dan terencana yang dapat membuat prediksi yang jelas dalam menangkal bencana asap. 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *